Isu Reshuffle Malah Bikin Jokowi Makin Disebut Dikendalikan Parpol, Ini Buktinya
Isu Reshuffle Malah Bikin Jokowi Makin Disebut Dikendalikan Parpol, Ini Buktinya
Opini Bangsa - Isu reshuffle jilid III terus menggelinding. Voxpol Center menilai, jika tidak dilakukan secara terukur, pergantian posisi menteri itu berpotensi menggembosi elektabilitas Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menyatakan, isu reshuffle saat ini cenderung dipengaruhi kepentingan politik daripada tolok ukur berbasis kinerja.
’’Mestinya reshuffle harus beririsan dengan perbaikan insentif kinerja, bukan sekadar utak-atik untuk memenuhi kepentingan politik,’’ katanya.
Menurut Pangi, Jokowi harus menempatkan seseorang sesuai dengan keahlian atau orang yang tepat di posisi yang tepat.
Selain itu, harus ada indikator yang jelas untuk menilai menteri yang memiliki rapor merah, kuning, atau hijau.
Harus jelas mana standar menteri yang tidak mencapai target dengan menyebut secara jelas capaian masing-masing.
’’Presiden jangan terjebak pada persoalan suka tidak suka atau segan karena putra mahkota ketua umum parpol,’’ ujar Pangi.
Dalam hal ini, reshuffle dibutuhkan kalau banyak indikator yang tak tercapai dan tidak maksimal.
Namun, acap kali reshuffle tidak beririsan dengan kinerja, yang tentu bisa berpengaruh kepada presiden.
’Bisa muncul distrust dan bisa mengganggu atau menggembosi elektabilitas dan legitimasi presiden,’’ kata dosen UIN Syarif Hidayatullah itu.
Pangi mengingatkan, membangun kepercayaan publik tidak mudah. Bongkar pasang menteri tanpa standar yang jelas dan ketat justru merusak citra Jokowi.
Jika reshuffle terealisasi, presiden harus bisa menjelaskan alasan menteri itu dipecat atau dipindahtugaskan.
’’Memang presiden punya hak prerogatif. Namun, presiden harus bisa menjelaskan. Reshuffle saya kira nggak ada gunanya kalau nggak mempercepat akselerasi pemerintahan Jokowi,’’ tandasnya. [opinibangsa.id / psi]
[apikepol.com]
loading...