Jokowi Diminta Bersikap Soal Panglima TNI Dituding Makar
Umatuna.com, JAKARTA - Mabes TNI berencana menempuh jalur hukum menyikapi pemberitaan sebuah media online dan hasil investigasi wartawan asal Amerika Serikat (AS), Allan Nairn, terkait dugaan makar yang diduga menyeret sejumlah nama, termasuk Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Anggota Komisi I DPR, Sukamta memandang isu ini sangat sensitif dan perlu segera mendapat respons dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Sukamta, dengan didukung lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS), hampir dipastikan tidak ada yang luput dari perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi perlu segera membuat pernyataan dengan mengingat posisi TNI selama ini adalah tulang punggung negara, loyalitas mereka terhadap pemerintah tidak pernah diragukan.
"Saya berharap perlu segera ada statement pembelaan Pak Presiden terhadap TNI yang saat ini sedang dihinggapi isu makar, hal ini akan mendinginkan suasana dan menghilangkan rasa curiga antar komponen bangsa," kata Sukamta, Minggu (23/4/2017).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memandang, perlunya Presiden Jokowi bersikap atau membantah hasil investigasi Allan Nairn agar TNI terkesan tidak berjalan sendiri melakukan upaya hukum.
Selain itu kata Sukamta, sikap Jokowi diperlukan agar tidak menjadi isu liar yang berkembang di masyarakat. "Ini sangat berbahaya bagi kesatuan bangsa dan negara. Saya berharap semua komponen bangsa harus kompak," ujar Sekretaris Fraksi PKS ini.
Sukamta juga menyoroti redaksi Tirto.id yang menayangkan hasil investigasi Allan Nairn, dan dinilai kurang sensitif dengan kondisi Tanah Air. Menurut Sukamta, kendati alasan demokrasi, namun tidak berarti media bebas memuat konten secara bebas.
"Redaksi media massa juga perlu menimbang motif investigasi, apalagi ini dilakukan wartawan asing dan saat akan menayangkan juga perlu melihat suasana kebatinan masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, Gatot Nurmantyo enggan menanggapi serius tulisan Allan Nairn yang mengaitkan namanya dengan isu upaya penggulingan Presiden Jokowi. "Terlalu kecil untuk saya tanggapi itu," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu 22 April 2017. (sindonews) [Ummatuna/Apikepol]
Anggota Komisi I DPR, Sukamta memandang isu ini sangat sensitif dan perlu segera mendapat respons dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Sukamta, dengan didukung lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS), hampir dipastikan tidak ada yang luput dari perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi perlu segera membuat pernyataan dengan mengingat posisi TNI selama ini adalah tulang punggung negara, loyalitas mereka terhadap pemerintah tidak pernah diragukan.
"Saya berharap perlu segera ada statement pembelaan Pak Presiden terhadap TNI yang saat ini sedang dihinggapi isu makar, hal ini akan mendinginkan suasana dan menghilangkan rasa curiga antar komponen bangsa," kata Sukamta, Minggu (23/4/2017).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memandang, perlunya Presiden Jokowi bersikap atau membantah hasil investigasi Allan Nairn agar TNI terkesan tidak berjalan sendiri melakukan upaya hukum.
Selain itu kata Sukamta, sikap Jokowi diperlukan agar tidak menjadi isu liar yang berkembang di masyarakat. "Ini sangat berbahaya bagi kesatuan bangsa dan negara. Saya berharap semua komponen bangsa harus kompak," ujar Sekretaris Fraksi PKS ini.
Sukamta juga menyoroti redaksi Tirto.id yang menayangkan hasil investigasi Allan Nairn, dan dinilai kurang sensitif dengan kondisi Tanah Air. Menurut Sukamta, kendati alasan demokrasi, namun tidak berarti media bebas memuat konten secara bebas.
"Redaksi media massa juga perlu menimbang motif investigasi, apalagi ini dilakukan wartawan asing dan saat akan menayangkan juga perlu melihat suasana kebatinan masyarakat," tandasnya.
Sebelumnya, Gatot Nurmantyo enggan menanggapi serius tulisan Allan Nairn yang mengaitkan namanya dengan isu upaya penggulingan Presiden Jokowi. "Terlalu kecil untuk saya tanggapi itu," kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Sabtu 22 April 2017. (sindonews) [Ummatuna/Apikepol]
loading...