Aksi 55, Massa Akan Long March dari Masjid Istiqlal ke Gedung MA
Umatuna.com, JAKARTA - GNPF MUI berencana menggelar aksi damai pada 5 Mei 2017 (Aksi 55) mendatang. Dalam aksi tersebut, GNPF akan melakukan doa bersama dan long march ke Gedung Mahkamah Agung (MA).
Ketua GNPF MUI Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan, GNPF selalu melakukan aksi dengan damai, aman, dan secara konstitusional. "Termasuk aksi 55 nanti pun akan digelar dengan damai," katnaya dalam konferensi pers di Tebet, Jaksel, Selasa (2/5/2017).
Dalam aksinya nanti, massa akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Istiqlal dan doa bersama. Setelah itu, massa akan melakukan long march ke Gedung Mahkamah Agung (MA).
"Kalau tak diterima (perwakilan MA), kami tetap tak akan anarkis. Kami turuti aturan hukum tak melebihi sampai pukul 18.00 WIB," ujarnya.
Dia menerangkan, dalam aksi itu GNPF hendak menyampaikan aspirasi agar MA memegang nilai-nilai kebenaran, bersikap independen mengedepankan keadilan serta tak berpihak.
Komisi Yudisial (KY) pun didesak agar menjalankan fungsinya mengawasi hakim dalam memberikan vonis terhadap terdakwa penista agama Basuki T Purnama (Ahok) pada sidang terakhir, Selasa 9 Mei 2017 mendatang.
"Kalau memang KY mau melobi MA agar independen dalam menegakan hukum, tanpa ada intervensi, saya kira itu baik dilakukan. Kami harap, hakim memutus dengan hati nurani," katanya. (sindonews) [Ummatuna/Apikepol]
Ketua GNPF MUI Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan, GNPF selalu melakukan aksi dengan damai, aman, dan secara konstitusional. "Termasuk aksi 55 nanti pun akan digelar dengan damai," katnaya dalam konferensi pers di Tebet, Jaksel, Selasa (2/5/2017).
Dalam aksinya nanti, massa akan melaksanakan salat Jumat di Masjid Istiqlal dan doa bersama. Setelah itu, massa akan melakukan long march ke Gedung Mahkamah Agung (MA).
"Kalau tak diterima (perwakilan MA), kami tetap tak akan anarkis. Kami turuti aturan hukum tak melebihi sampai pukul 18.00 WIB," ujarnya.
Dia menerangkan, dalam aksi itu GNPF hendak menyampaikan aspirasi agar MA memegang nilai-nilai kebenaran, bersikap independen mengedepankan keadilan serta tak berpihak.
Komisi Yudisial (KY) pun didesak agar menjalankan fungsinya mengawasi hakim dalam memberikan vonis terhadap terdakwa penista agama Basuki T Purnama (Ahok) pada sidang terakhir, Selasa 9 Mei 2017 mendatang.
"Kalau memang KY mau melobi MA agar independen dalam menegakan hukum, tanpa ada intervensi, saya kira itu baik dilakukan. Kami harap, hakim memutus dengan hati nurani," katanya. (sindonews) [Ummatuna/Apikepol]
loading...