Hendardi Getol Anti TNI dan Ulama, Progres 98: Biasa Tabiat Makelar Kasus
Hendardi Getol Anti TNI dan Ulama, Progres 98: Biasa Tabiat Makelar Kasus
Opini Bangsa - Hendardi lupa bahwa ihwal penyampaian aduan kepada Dewan HAM PBB merupakan refleksi protes secara politik maupun hukum yang lazim disuarakan oleh elemen sipil.
“Tujuannya untuk mengkampanyekan ketidakpercayaan umat Islam atas perilaku semena-mena rezim Jokowi dan aparat Polri,” demikian kritik keras Ketua Progres 98 Faizal Assegaf kepada Hendardi.
Menurutnya, pendekatan protes melalui mekanisme internasional merupakan langkah tepat dan sangat mendesak dilakukan.
“Tentu tidak mutlak pengaduan disampaikan kepada Dewan HAM PBB. Namun lebih berpeluang disalurkan pada OKI (Organisasi Konfrensi Islam) yang memiliki konsensus atas perlindungan hak-hak ulama,” ungkapnya.
Lanjut tokoh aktivis ’98 itu, kasus teror dan kriminalisasi ulama adalah masalah sensitif dan telah menimbulkan sorotan serius dari negara-negara Islam yang tergabung dalam organisasi OKI.
“Dukungan dari OKI berpeluang membuka akses jaringan intelijen dan lembaga investigasi independen guna membongkar motif serta para aktor kriminalisasi ulama,” kata Faizal Assegaf.
Mengingat perilaku rezim Jokowi makin otoriter terhadap ulama dan tokoh-tokoh Islam. Jika dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu konflik sebagaimana yang terjadi di Suriah.
“Potensi ke arah itu harus diantisipasi, sehingga Indonesia tidak terjebak dalam konflik SARA yang dapat mengancam kedamaian dan persatuan nasional,” himbau Faizal.
Faizal Assegaf menuding Hendardi dan kelompok liberal terkesan panik dan seolah menjadi juru bicara Istana untuk menghalangi upaya ulama membongkar kejahatan teror dan kriminalisasi ulama.
“Sebaliknya, Hendari paling getol menyudutkan TNI serta gencar menyerang ulama kritis yang berseberangan dengan rezim Jokowi,” ujarnya.
Modus politik demikian, tegas Faizal, bertujuan mengais untung melalui politik transaksional, berperilaku hipokrit, berwatak makelar kasus dan sangat memalukan.
“Ngaku pejuang HAM kok justru bertindak diskriminasi, rajin mendesak pencopotan Panglima TNI serta ikut melegitimasi kejahatan teror dan kriminalisasi ulama, ngawur!” tutup Faizal Assegaf. [opinibangsa.id / eni]
[apikepol.com]
loading...