Mahfud MD: Pemerintah Bisa Diperkarakan Jika Menolak Berikan Data HGU
Portal Bangsa - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengatakan, status lahan Hak Guna Usaha (HGU) bukanlah rahasia negara.
Hal itu dikatakan Mahfud MD melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Selasa (26/2/2019), menjawab pertanyaan warganet.
"Prof, kira2 ada dasar Hukum bagi kita rakyat untuk meminta Pemerintah membuka data semua lahan HGU yg di kuasai oleh rakyat gak?" tanya akun @arandamawei.
"Ada UU Informasi Publik yg mewajibkan lembaga2 pemerintahan utk membuka semua informasi yg bukan rahasia negara. HGU bukan rahasia negara. Tak boleh ada HGU yg dirahasiakan oleh pemerintah. Anda berhak meminta data itu. Kalau pemerintah menolak bisa diperkarakan dgn adjudikasi ke KIP," jawab Mahfud MD seperti dikutip Portalislam.
Ada UU Informasi Publik yg mewajibkan lembaga2 pemerintahan utk membuka semua informasi yg bkn rahasia negara. HGU bkn rahasia negara. Tak boleh ada HGU yg dirahasiakan oleh pemerintah. Anda berhak meminta data itu. Kalau pemerintah menolak bs diperkarakan dgn adjudikasi ke KIP. https://t.co/ukodBmU1jD— Mahfud MD (@mohmahfudmd) 26 Februari 2019
Sebelumnya, perbincangan soal HGU menjadi ramai di media sosial maupun media massa, setelah calon presiden petahana Jokowi mengungkapkan capres nomor urut 01 Prabowo Subianto, menguasai ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dan Aceh.
Persoalan penguasaan lahan HGU pun merembet dan bahkan menjadi bumerang bagi petahana karena mulai terungkap justru kubu 01 yang lebih banyak menguasai lahan HGU, namun saat diminta data HGU para pengusaha, pemerintah Jokowi malah menolak memberikan data.
Hal ini setelah pihak Greenpeace Indonesia bersidang di Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat, guna meminta DATA HGU.
Namun pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang menolak memberikan data HGU dengan alasan Persaingan Usaha, Rahasia Pribadi pemegang HGU, Keamanan Nasional, Kondisi Sosial.
Hal ini membuat warganet bertanya-tanya, kenapa data HGU Prabowo bocor dan diketahui capres petahana Jokowi?
"Pagi ini, kami bersidang di @KIPusat guna meminta data HGU, namun @atr_bpn masih menolak membuka HGU karena alasan Persaingan Usaha, Rahasia Pribadi pemegang HGU, Keamanan Nasional, Kondisi Sosial. Sepertinya data HGU hanya jadi dagangan politik. Gimana ini @jokowi @prabowo?" kata Greenpeace Indonesia yang disampaikan melalui akun twitternya, Senin (25/2/2019).
Pagi ini, kami bersidang di @KIPusat guna meminta data HGU, namun @atr_bpn masih menolak membuka HGU karena alasan Persaingan Usaha, Rahasia Pribadi pemegang HGU, Keamanan Nasional, Kondisi Sosial. Sepertinya data HGU hanya jadi dagangan politik. Gimana ini @jokowi @prabowo? pic.twitter.com/GOgw9wlYRf— Greenpeace Indonesia (@GreenpeaceID) 25 Februari 2019
loading...