Dinilai Tak Adil, Warga Kecam Pembubaran Deklarasi FPI oleh Polisi di Semarang
Umatuna.com, SEMARANG- Pembubaran deklarasi FPI di Semarang Jawa Tengah dikecam Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid.
Sodik menuding polisi berbuat tidak adil. Bahkan Sodik menduga deklarasi FPI dibubarkan karena ada instruksi dari Jakarta.
“Polrestabes Semarang telah berbuat tidak adil. Mungkin imbas atau intruksi dari Jakarta,” tegasnya kepada JawaPos.com.
Pernyataan keras Sodik itu merupakan tanggapan atas sikap Kapolrestabes Semarang, Kombes Abiyoso Seno Aji yang memerintahkan pembubaran deklarasi pembentukan FPI Kota Semarang.
Menurutnya, aparat keamanan di mana pun harus adil dan mengayomi semua elemen bengsa. Mereka tidak boleh tunduk oleh tindakan kelompok-kelompok masyarakat.
Sodik menuturkan, jika FPI dan elemen umat Islam protes tentang sesuatu tidak digubris dengan berbagai alasan.
Namun, ketika ada kelompok masyarakat protes tentang FPI, maka langsung ditanggapi pihak kepolisian.
“Ini adalah praktik buruk dari aparat keamanan, yakni tidak adil dalam melindungi dan melayani warga masyarakat dan bangsa,” tuturnya.
Politikus Partai Gerindra itu pun mengimbau agar kepolisian harus berpegang terhadap tugas pokok dan fungsinya.
“Polisi adalah aparat negara bukan aparat pemerintah, apalagi aparat rezim. Harus adil dan tidak berpolitik,” pungkas Sodik. (pojoksatu) [Ummatuna/Apikepol]
Sodik menuding polisi berbuat tidak adil. Bahkan Sodik menduga deklarasi FPI dibubarkan karena ada instruksi dari Jakarta.
“Polrestabes Semarang telah berbuat tidak adil. Mungkin imbas atau intruksi dari Jakarta,” tegasnya kepada JawaPos.com.
Pernyataan keras Sodik itu merupakan tanggapan atas sikap Kapolrestabes Semarang, Kombes Abiyoso Seno Aji yang memerintahkan pembubaran deklarasi pembentukan FPI Kota Semarang.
Menurutnya, aparat keamanan di mana pun harus adil dan mengayomi semua elemen bengsa. Mereka tidak boleh tunduk oleh tindakan kelompok-kelompok masyarakat.
Sodik menuturkan, jika FPI dan elemen umat Islam protes tentang sesuatu tidak digubris dengan berbagai alasan.
Namun, ketika ada kelompok masyarakat protes tentang FPI, maka langsung ditanggapi pihak kepolisian.
“Ini adalah praktik buruk dari aparat keamanan, yakni tidak adil dalam melindungi dan melayani warga masyarakat dan bangsa,” tuturnya.
Politikus Partai Gerindra itu pun mengimbau agar kepolisian harus berpegang terhadap tugas pokok dan fungsinya.
“Polisi adalah aparat negara bukan aparat pemerintah, apalagi aparat rezim. Harus adil dan tidak berpolitik,” pungkas Sodik. (pojoksatu) [Ummatuna/Apikepol]
loading...