Hukum Lemah, Rakyat Sendiri Yang Tangani Perkara Ahok
Lembaga penegak hukum harus melakukan introspeksi dari seluruh peristiwa yang terjadi, terutama yang disebabkan kelemahan penegakan hukum.
"Mereka (penegak hukum) harus menyadari betul bahwa semua pergolakan yang terjadi dan terkait langsung dengan Pilkada ataupun persidangan kasus penistaan agama, awalnya adalah tentang kepastian hukum. Itu yang pertama," tegas Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, kepada wartawan di Media Center DPR, Jakarta, kemarin.
Fahri juga meminta Presiden Joko Widodo ambil bagian dalam introspeksi tersebut karena penegakan hukum merupakan bagian dari kinerja pemerintah.
Ia memastikan, efek ketidakpastian hukum juga menyerang perekonomian Indonesia baik makro maupun mikro. Akibatnya, memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Dia memberikan contoh kasus dugaan penistaan agama yang menyeret Gubernur DKI Jakarta, Basuki Purnama (Ahok). Dalam hal ini, kata Fahri, masyarakat menangani sendiri ketidakpastian hukum. Rakyat menunjukkan kelas dan kedewasaannya dalam merespons peristiwa peristiwa politik yang seharusnya bisa diselesaikan oleh elite. Rakyat juga memberi hukuman kepada Ahok lewat proses politik Pilkada DKI Jakarta.
"Rakyat sanggup melakoni dan menjalankannya dengan baik, lewat demonstrasi akbar yang semuanya berlangsung dengan damai baik yang melibatkan jutaan orang. Begitu juga ketika mereka melibatkan diri dalam proses Pilkada DKI. Mereka membuat keputusan yang baik dan bijaksana," ujar Fahri Hamzah. (rmol) [Ummatuna/Apikepol]
loading...