Jika Polisi Tak Bergerak Tangkap Dalang Logo Komunis di Banyuwangi, NU Siap Kerahkan Massa Kepung Polres
Umatuna.com, JAKARTA – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banyuwangi, Jawa Timur siap bergerak menyelesaikan kasus kemunculan lambang Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam demo tolak tambang emas di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran. Pernyataan tersebut tercetus saat acara diskusi tentang investasi yang digelar PT Bumi Suksesindo (PT BSI) di hotel Santika, Banyuwangi, Senin (11/4/2017).
“Jika sampai Kamis Polisi tidak bergerak menangkap dalang logo palu arit, kita akan mengerahkan ratusan massa untuk mengepung Polres Banyuwangi,” tegas Wakil Ketua PCNU Banyuwangi, H Nanang Nur Ahmadi.
Awalnya, diskusi berlabel Hastag Banyuwangi, dengan narasumber H Nanang Nur Ahmadi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Jhoni Subagyo dan Direktur PT BSI, Arif Firman Djafara, ini berjalan santai. Namun ketika moderator, Irwan Setiawan, bertanya tentang kemunculan demo palu arit, mendadak suasana menjadi hangat.
“Kalau soal demo kita tidak mempermasalahkan, itu hak warga negara, tapi kalau soal palu arit yang merupakan lambang PKI, kita tidak bisa tinggal diam. Semua orang tahu bahwa itu organisasi terlarang, musuh negara, musuh masyarakat, dan kita warga NU serta seluruh anak bangsa Fardhu Ain hukumnya membela negara ini, NKRI harga mati,” imbuh Nanang, yang juga manajer Persewangi Banyuwangi ini.
Pernyataan senada juga disampaikan Jhoni Subagyo. Selaku warga Nahdliyin dan Ketua DPC PKB, mengecam keras kejadian tersebut. Menurutnya, Kepolisian harus segera mengusut tuntas kasus demo berlambang PKI.
“Ini sudah bukan indikasi lagi, ini sudah nyata, lambang PKI berkibar disana,” cetusnya.
Desakan PCNU dan PKB Banyuwangi, ini memang cukup beralasan. Karena, data Kodim 0825 Banyuwangi, didaerah sekitar Kecamatan Pesanggaran, lambang PKI sudah 3 kali muncul. Diantaranya, di Bangorejo dan Pesanggaran sendiri.
“Yang pasti kita sepakat dan mendukung gerakan yang akan dilakukan NU,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur PT BSI, Arif Firman Djafara, tidak berkomentar banyak terkait aksi demo tersebut. Bagi dia, demo, pro kontra, adalah sebuah kewajaran. Dan jika terdapat kegiatan yang melanggar Undang-Undang, sepenuhnya diserahkan kepada yang berwajib.
“Yang jelas, sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas), seluruh kejadian di tambang emas Gunung Tumpang Pitu, kita laporkan ke pusat,” katanya.
Sedang terkait investasi, Arif menyampaikan bahwa mulai bulan Mei mendatang, PT BSI akan beroperasi secara penuh. Dari hasil produksi, Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan dikeluarkan perusahaan sebesar 1,5 persen. Atau sekitar Rp 15 miliar, hingga Rp 20 miliar saat puncak masa produksi.
“CSR kami akan digunakan dalam 4 program, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan infrastuktur, namun kita lebih menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Untuk pembagian, 50 persen CSR akan dioptimalkan di daerah ring 1, sisanya untuk daerah sekitar,” ucapnya. (timesindonesia) [Ummatuna/Apikepol]
“Jika sampai Kamis Polisi tidak bergerak menangkap dalang logo palu arit, kita akan mengerahkan ratusan massa untuk mengepung Polres Banyuwangi,” tegas Wakil Ketua PCNU Banyuwangi, H Nanang Nur Ahmadi.
Awalnya, diskusi berlabel Hastag Banyuwangi, dengan narasumber H Nanang Nur Ahmadi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, Jhoni Subagyo dan Direktur PT BSI, Arif Firman Djafara, ini berjalan santai. Namun ketika moderator, Irwan Setiawan, bertanya tentang kemunculan demo palu arit, mendadak suasana menjadi hangat.
“Kalau soal demo kita tidak mempermasalahkan, itu hak warga negara, tapi kalau soal palu arit yang merupakan lambang PKI, kita tidak bisa tinggal diam. Semua orang tahu bahwa itu organisasi terlarang, musuh negara, musuh masyarakat, dan kita warga NU serta seluruh anak bangsa Fardhu Ain hukumnya membela negara ini, NKRI harga mati,” imbuh Nanang, yang juga manajer Persewangi Banyuwangi ini.
Pernyataan senada juga disampaikan Jhoni Subagyo. Selaku warga Nahdliyin dan Ketua DPC PKB, mengecam keras kejadian tersebut. Menurutnya, Kepolisian harus segera mengusut tuntas kasus demo berlambang PKI.
“Ini sudah bukan indikasi lagi, ini sudah nyata, lambang PKI berkibar disana,” cetusnya.
Desakan PCNU dan PKB Banyuwangi, ini memang cukup beralasan. Karena, data Kodim 0825 Banyuwangi, didaerah sekitar Kecamatan Pesanggaran, lambang PKI sudah 3 kali muncul. Diantaranya, di Bangorejo dan Pesanggaran sendiri.
“Yang pasti kita sepakat dan mendukung gerakan yang akan dilakukan NU,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur PT BSI, Arif Firman Djafara, tidak berkomentar banyak terkait aksi demo tersebut. Bagi dia, demo, pro kontra, adalah sebuah kewajaran. Dan jika terdapat kegiatan yang melanggar Undang-Undang, sepenuhnya diserahkan kepada yang berwajib.
“Yang jelas, sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas), seluruh kejadian di tambang emas Gunung Tumpang Pitu, kita laporkan ke pusat,” katanya.
Sedang terkait investasi, Arif menyampaikan bahwa mulai bulan Mei mendatang, PT BSI akan beroperasi secara penuh. Dari hasil produksi, Corporate Social Responsibility (CSR) yang akan dikeluarkan perusahaan sebesar 1,5 persen. Atau sekitar Rp 15 miliar, hingga Rp 20 miliar saat puncak masa produksi.
“CSR kami akan digunakan dalam 4 program, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan infrastuktur, namun kita lebih menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Untuk pembagian, 50 persen CSR akan dioptimalkan di daerah ring 1, sisanya untuk daerah sekitar,” ucapnya. (timesindonesia) [Ummatuna/Apikepol]
loading...