Purnawirawan TNI AD Wanti-wanti Kemungkinan Kerusuhan Massa secara Nasional

Purnawirawan TNI AD Wanti-wanti Kemungkinan Kerusuhan Massa secara Nasional

Opini Bangsa - Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) mengeluarkan pernyataan sikap terkait situasi terkini di Jakarta. PPAD memandang perkembangan menjelang hari "H" putaran kedua pilgub sangat pekat diwarnai isu SARA yang potensial mengarah pada terjadinya kerusuhan massa.

"Tidak hanya di wilayah DKI tetapi bisa berkembang secara nasional, sehingga mengancam keutuhan bangsa," kata Ketua Umum PPAD Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri dalam pernyataan sikap yang diterima redaksi, Senin (17/4).

Kiki menyampaikan tiga sikap PPAD untuk meredakan situasi dan menjaga tetap terpelihanya stabilitas politik dan keamanan serta demi menjaga keutuhan NKRI.

Pertama, mendukung terselenggaranya Pilkada DKI putaran kedua yang aman, lancar, luber, jujur dan adil, serta dijiwai semangat demokrasi Pancasila. Kedua, PPAD sangat menganjurkan dan mendukung soliditas TNI-Polri yang manunggal dengan semua lapisan rakyat Indonesia sebagai jaminan akan aman dan suksesnya Pilkada DKI.

"Ketiga, PPAD siap mengawal semangat Binneka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," kata Kiki dalam pernyataan sikapnya.

PPAD, dikatakan Kiki, mengajak semua komponen bangsa untuk menyadari bahwa Pilkada DKI Jakarta akan menjadi barometer bagi kualitas demokrasi maupun stabilitas politik dan keamanan nasional.

Terkait hal ini PPAD mengimbau agar dalam masa tenang, kelompok-kelompok bersaing perlu menciptakan suasana damai dan aman serta saling menahan diri, tidak saling mencari kesalahan pihak lain dan memprovokasi, tidak menyampaikan ujaran kebencian, baik langsung maupun tidak langsung baik di media sosial atau media lainnya.

PPAD mengajak warga Jakarta pemilik hak suara untuk menggunakan hak pilihnya sesuai keyakinan, pilihan serta hati nurani masing-masing, tanpa dipengaruhi iming-iming apapun.

"Pada masa penghitungan suara, kami mengimbau semua pihak untuk menghormati hasil penghitungan suara oleh KPUD karena pada hakekatnya pemenang pilkada adalah warga masyarakat DKI Jakarta sendiri dan seluruh rakyat Indonesia, serta demokrasi Pancasila," masih Kiki.

Setelah pilkada selesai digelar, PPAD menyerukan semua pihak agar merajut kembali persatuan antar individu maupun antar kelompok/organisasi kemasyarakatan. Dia mengingatkan segala perdebata terkait hasil Pilkada agar diselesaikan melalui jalur hukum.

Tak lupa PPAD mengimbau penyelenggara pilkada (KPUD, Bawaslu, KPP) serta aparat keamanan TNI maupun Polri, dan aparat penegak hukum agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tetap konsisten menjaga integritas, netralita dan profesionalitas.

"Terakhir, kami mengajak semua komponen bangsa agar sama-sama berupaya mendinginkan situasi, mencegah kemungkinan terjadinya kerusuhan masal, serta menjaga keutuhan bangsa dan negara," demikian Kiki Syahnakri. [opinibangsa.id / rmol]

[apikepol.com]