'Saya Turun di Lapangan dan tak Melihat Ada Upaya Makar'
Umatuna.com, JAKARTA -- Ketua Setara Institute, Hendardi yang menyebut pernyataan Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo di salah satu stasiun televisi telah off side dan merendahkan integritas institusi TNI. Koordinator Forum Rakyat, Lieus Sungkharisma menanggapi pernyataan tersebut, dan menyatakan bahwa tak ada yang salah dari pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam acara salah satu stasiun televisi swasta pada kamis (4/5) lalu itu.
“Menurut saya, apa yang dikatakan Jenderal Gatot Nurmantyo benar. Tidak ada yang salah dari pernyataan beliau saat menjawab Rosi,” ujar Lieus dalam siaran persnya, Sabtu (6/5).
Dia mengaku melihat Hendardi telah gagal paham terhadap pernyataan panglima TNI, Gatot Nurmantyo yang menyatakan tersinggung jika Aksi Bela Islam dikaitkan dengan upaya kudeta pemerintahan Jokowi. Lieus menganggap pernyatan Gatot adalah sebuah fakta yang terjadi sepanjang aksi yang diikutinya bersama massa umat Muslim.
“Sebagai orang yang ikut turun ke lapangan bersama-sama massa umat Islam, sejauh ini saya melihat tidak ada indikasi kudeta itu,” kata Lieus.
Menurut dia, umat Islam hanya menginginkan tegaknya keadilan. Dia menambahkan, umat Islam hanya menuntut perlakuan hukum yang sama terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pelaku penistaan agama. “Tidak sedikit pun saya melihat ada upaya makar,” ujar dia.
Presiden Jokowi, kata Lieus, tidak perlu menghabiskan energi politiknya untuk terus menerus membela Ahok. Menurut Lieus, lebih baik Presiden Jokowi fokus untuk menyelesaikan tiga persoalan pokok yang selama ini menjadi tuntutan rakyat.
“Pertama, Jangan biarkan PKI berkembang di NKRI, kedua, atasi kesenjangan kaya miskin yang semakin lebar, dan ketiga, jangan jual bangsa ini pada asing,” jelas dia.
Lieus mengaku sependapat dengan pernyataan Salim Said bahwa apa yang dikemukakan Allan Nairn tidak bisa dijadikan dasar. Sebelumnya, Salim Said menyebut Allan Nairn sebagai sosok yang gemar memprovokasi Indonesia. Salim menyebut apa yang ditulis Allan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan ada upaya makar terhadap Jokowi. “Saya sependapat dengan pernyataan Pak Salim Said itu,” kata Lieus.
Lieus menyebutkan, banyaknya provokasi yang mengarah pada tuduhan intoleran dan radikalisme yang kemudian diarahkan pada adanya upaya kudeta terhadap Presiden Jokowi, justru dikemukakan oleh mereka-mereka yang selama ini sudah berada dalam posisi status sosial yang nyaman. Lieus juga meminta Presiden Jokowi untuk tidak terprovokasi dengan pernyataan-pernyataan seperti yang dikemukakan Hendardi itu.
“Lebih baik Presiden Jokowi fokus menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi tuntutan rakyat seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, jangan lindungi penista agama dan hentikan kebangkitan PKI di seluruh wilayah NKRI,” saran dia.
Sebelumnya, Hendardi menyatakan, seharusnya TNI sebagai elemen institusi negara memberi dukungan kepada institusi penegak hukum, dalam hal ini Polri, yang sedang melakukan penyidikan dugaan kasus makar. Hendardi memandang, pernyataan Jenderal Gatot dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice (menghalangi proses hukum) dan meminta Presiden Joko Widodo mengambil sikap karena Panglima TNI sudah offside dalam berkomentar karena dapat mengganggu stabilitas keamanan. (republika) [Ummatuna/Apikepol]
“Menurut saya, apa yang dikatakan Jenderal Gatot Nurmantyo benar. Tidak ada yang salah dari pernyataan beliau saat menjawab Rosi,” ujar Lieus dalam siaran persnya, Sabtu (6/5).
Dia mengaku melihat Hendardi telah gagal paham terhadap pernyataan panglima TNI, Gatot Nurmantyo yang menyatakan tersinggung jika Aksi Bela Islam dikaitkan dengan upaya kudeta pemerintahan Jokowi. Lieus menganggap pernyatan Gatot adalah sebuah fakta yang terjadi sepanjang aksi yang diikutinya bersama massa umat Muslim.
“Sebagai orang yang ikut turun ke lapangan bersama-sama massa umat Islam, sejauh ini saya melihat tidak ada indikasi kudeta itu,” kata Lieus.
Menurut dia, umat Islam hanya menginginkan tegaknya keadilan. Dia menambahkan, umat Islam hanya menuntut perlakuan hukum yang sama terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai pelaku penistaan agama. “Tidak sedikit pun saya melihat ada upaya makar,” ujar dia.
Presiden Jokowi, kata Lieus, tidak perlu menghabiskan energi politiknya untuk terus menerus membela Ahok. Menurut Lieus, lebih baik Presiden Jokowi fokus untuk menyelesaikan tiga persoalan pokok yang selama ini menjadi tuntutan rakyat.
“Pertama, Jangan biarkan PKI berkembang di NKRI, kedua, atasi kesenjangan kaya miskin yang semakin lebar, dan ketiga, jangan jual bangsa ini pada asing,” jelas dia.
Lieus mengaku sependapat dengan pernyataan Salim Said bahwa apa yang dikemukakan Allan Nairn tidak bisa dijadikan dasar. Sebelumnya, Salim Said menyebut Allan Nairn sebagai sosok yang gemar memprovokasi Indonesia. Salim menyebut apa yang ditulis Allan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan ada upaya makar terhadap Jokowi. “Saya sependapat dengan pernyataan Pak Salim Said itu,” kata Lieus.
Lieus menyebutkan, banyaknya provokasi yang mengarah pada tuduhan intoleran dan radikalisme yang kemudian diarahkan pada adanya upaya kudeta terhadap Presiden Jokowi, justru dikemukakan oleh mereka-mereka yang selama ini sudah berada dalam posisi status sosial yang nyaman. Lieus juga meminta Presiden Jokowi untuk tidak terprovokasi dengan pernyataan-pernyataan seperti yang dikemukakan Hendardi itu.
“Lebih baik Presiden Jokowi fokus menyelesaikan persoalan yang selama ini menjadi tuntutan rakyat seperti peningkatan kesejahteraan rakyat, jangan lindungi penista agama dan hentikan kebangkitan PKI di seluruh wilayah NKRI,” saran dia.
Sebelumnya, Hendardi menyatakan, seharusnya TNI sebagai elemen institusi negara memberi dukungan kepada institusi penegak hukum, dalam hal ini Polri, yang sedang melakukan penyidikan dugaan kasus makar. Hendardi memandang, pernyataan Jenderal Gatot dapat dikategorikan sebagai obstruction of justice (menghalangi proses hukum) dan meminta Presiden Joko Widodo mengambil sikap karena Panglima TNI sudah offside dalam berkomentar karena dapat mengganggu stabilitas keamanan. (republika) [Ummatuna/Apikepol]
loading...