Mantab! Yusril Sambut Tawaran Habib Rizieq Bentuk Forum Rekonsiliasi dengan Pemerintah

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Izha Mahendar menyambut baik tawaran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab untuk membentuk forum rekonsiliasi antara GNPF MUI dengan pemerintah.

Permintaan Rizieq itu disampaikan melalui rekaman suara usai acara talkshow kasus Rizieq di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, Jumat, 16 Juni 2017.

Yusril berpendapat adanya rekonsiliasi antara GNPF MUI, Rizieq dan sejumlah tokoh ulama yang lain, serta para aktivis yang dituduh makar sangatlah penting bagi memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yusril juga meyakini semua tokoh itu beriktikad bagi untuk memajukan umat, bangsa dan negara.

"Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah, hal itu menurut adalah wajar dalam kehidupan demokrasi. Sebaliknya juga, pemerintah kini sedang menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Untuk menyelesaikan tantangan itu, pemerintah memerlukan stabilitas sosial dan politik, keamanan yang kondusif serta dukungan dari seluruh komponen bangsa," kata Yusril melalui keterangan tertulis yang diterima Okezone, Minggu (21/6/2017).

Yusril melajutkan energi pemerintah harus difokuskan untuk menyelesaikan persoalan ekonomi dan pembangunan bangsa. Sehingga beban-beban lain di bidang politik mestinya bisa dikurangi.

"Saya mengenal baik Habib Rizieq dan sejumlah ulama atau muballigh dan aktivis yang sekarang ini sedang menghapi berbagai permasalahan hukum. Kasus-kasusnya pada umumnya sedang berada di tahap penyelidikan dan penyidikan. Terhadap permasalahan ini, pemerintah seyogianya bersikap bijak dan mengedepankan dialog serta langkah persuasif, bukannya melakukan langkah penegakan hukum yang potensial menuai kontroversi terhadap mereka," paparnya.

Oleh karena itu, Yusril meyarankan pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih simpatik dengan cara merangkul tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang berada di luar pemerintah. Sehingga tidak ada lagi suasana tengang, apalagi yang menimbulkan anggapan pemerintah melakukan "kriminalisasi" terhadap ulama dan aktivis.

"Saya berkeyakinan, Presiden Jokowi tidak mungkin akan mempunyai pikiran untuk mengkriminalkan ulama dan aktivis. Karena itu mispersepsi dalam penegakan hukum. Ini harus dicarikan jalan keluarnya," katanya.

Yusril juga menyatakan kesediaanya menjembatani para ulama dan aktivis dengan Pemerintah.

"Anda kan tahu, posisi saya berada di tengah, Insya Allah hubungan pribadi saya dengan para ulama atau muballigh dan tokoh-tokoh aktivis, begitu juga hubungan saya dengan tokoh-tokoh kunci baik di pemerintahan maupun di badan legislatif dan yudikatif sangatlah baik. Kini semuanya tergantung pemerintah. Saya siap mengajukan formula rekonsiliasi yang Insya Allah dapat diterima kedua pihak demi kesatuan dan persatuan bangsa," katanya.

Formula rekonsiliasi yang ditawarkan Yusril merupakan kewajibannya untuk menjaga harkat dan martabat semua pihak.

"Saya tidak ingin ada salah satu pihak yang merasa berada di atas angin dan pihak lain merasa terusik harkat dan martabatnya. Hakikat rekonsiliasi adalah ukhuwwah dan persaudaraan. Tidak ada yang menang atau kalah, karena yang dikedepankan adalah kepentingan umat, bangsa dan negara yang kita cintai bersama," katanya.

Oleh karena itu, Yusril menambahkan akan sangat baik jika pemerintah merespons positif gagasan rekonsiliasi ini. "Apalagi saat ini adalah penghujung bulan suci Ramadan dan sebentar lagi akan memasuki bulan Syawal di mana kita saling maaf-memaafkan," tukasnya

sumber : okezone

[M.Bersatu/apik.apikepol.com]

“Jika engkau punya teman – yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah- maka peganglah erat-erat dia, jangan pernah kau lepaskannya. Karena mencari teman -‘baik’ itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah sekali” [Imam Syafi'i]

loading...

Subscribe to receive free email updates: