Pemindahan Ibukota Ke Kalimantan Akan Gerus Ekonomi Negara
Umatuna.com - Wacana pemindahan ibukota ke Palangkaraya, Kalimantan akan sulit dilaksanakan. Pasalnya, selain infrastruktur perekonomian yang terpusat di Jawa, sebanyak 60 hingga 70 persen penduduk Indonesia juga tersebar di pulau ini.
Terlebih, perpindahan tersebut tidak hanya memakan waktu yang cukup lama, tetapi juga membutuhkan anggaran yang fantastis di tengah lesunya perekonomian Indonesia saat ini.
Begitu kata anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menanggapi rencana pemerintah memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya.
"Pemindahan ibukota itu sulit dilaksanakan, karena masyarakat dan stakeholder-nya terpusat di Pulau Jawa, sehingga kalau dipindahkan ibu kota ini, pemerintahan juga akan pindah kota ke sana," ungkap Bambang seperti keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (11/7).
Menurutnya, perpindahan dari Jawa ke Kalimantan justru akan menggerus ekonomi negara. Sebab, akan menambah beban negara untuk pembangunan infrastruktur baru.
Selain itu, dampaknya kepada masyarakat pun signifikan. Masyarakat harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan perizinan dari pemerintah pusat.
"Sekarang, penduduk di Jawa lebih dari 170 juta jiwa, mau dipindahkan gimana, ekonomi makin memble," tegas politisi Gerindra itu. Sumber: Rmol [Ummatuna/Apikepol]
Terlebih, perpindahan tersebut tidak hanya memakan waktu yang cukup lama, tetapi juga membutuhkan anggaran yang fantastis di tengah lesunya perekonomian Indonesia saat ini.
Begitu kata anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menanggapi rencana pemerintah memindahkan ibukota negara ke Palangkaraya.
"Pemindahan ibukota itu sulit dilaksanakan, karena masyarakat dan stakeholder-nya terpusat di Pulau Jawa, sehingga kalau dipindahkan ibu kota ini, pemerintahan juga akan pindah kota ke sana," ungkap Bambang seperti keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (11/7).
Menurutnya, perpindahan dari Jawa ke Kalimantan justru akan menggerus ekonomi negara. Sebab, akan menambah beban negara untuk pembangunan infrastruktur baru.
Selain itu, dampaknya kepada masyarakat pun signifikan. Masyarakat harus mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan perizinan dari pemerintah pusat.
"Sekarang, penduduk di Jawa lebih dari 170 juta jiwa, mau dipindahkan gimana, ekonomi makin memble," tegas politisi Gerindra itu. Sumber: Rmol [Ummatuna/Apikepol]
loading...