Jika tak hati-hati, Sri Mulyani makin kukuh dicap sebagai agen neolib

Jika tak hati-hati, Sri Mulyani makin kukuh dicap sebagai agen neolib

Opini Bangsa - Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengingatkan Menkeu Sri Mulyani untuk berhati-hati dalam berkomentar dan mengambil kebijakan karena publik masih mengingatnya sebagai agen mazhab ekonomi neoliberal.

"Kalau Sri Mulyani tidak hati-hati dalam tiap kebijalan dan penyataan, maka ingatan publik akan makin kuat bahwa ia akan dicap sebagai agen neolib, dan itu tidak cocok dengan cita-cita Trisakti, yang dicanangkan oleh pemerintah," ujar Heri, Selasa (25/04/2017).

Heri mengingatkan Sri karena dianggapnya terlalu sembrono menyebut setiap warga Indonesia mempunyai utang Rp13 juta saat memberikan kuliah umum di hadapan civitas Kampus STAN beberapa waktu lalu. Pernyataan Sri tersebut dilontarkan saat Oleh Heri, Sri dianggap membuat publik kebingungan di tengah situasi ekonomi yang tengah sulit, sekaligus pertanda bahwa pemerintah lebih memilih strategi hutang untuk menyelamatkan ekonomi.

Masih lekat dalam ingatan publik, dikatakan Heri, tentang Sri Mulyani karena kedekatannya dengan Bank Dunia dan IMF yang disebut-sebut telah menyelamatkan dirinya dari jeratan kasus Mega Korupsi Bank Century yang merugikan negara hampir Rp 6,7 triliun dan menjadikan dirinya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia pada 2010.

“Hal lain yang mengindikasikan kedekatannya dengan Bank Dunia, adalah pinjaman terhadap proyek PINTAR (Project for Indonesia Tax Administration Reform) sebesar US$ 145 Juta, di mana US$ 128 Juta diperoleh dari pinjaman atau utang dari Bank Dunia, dan US$ 17 Juta dari APBN sebagai alokasi dana cadangan. Namun hingga kini, proyek PINTAR tersebut tidak jelas prosesnya,” beber Heri.

Sampai saat ini, sambungnya, Sri belum membuktikan hal-hal yang signifikan. Satu-satunya inovasi yang dilakukannya adalah memotong anggaran hingga lebih dari 10% hingga banyak proyek di daerah-daerah yang tertunda. Dalam hal menghadirkan postur APBN yang kredibel, sebagaimana janjinya selama ini, Sri belum membuktikannya secara meyakinkan.

"Buktinya SMI (Sri Mulyani Indrawati) belum bisa melepaskan pengelolaan fiskal dari utang. Saya mencium ada aroma tersebut, dan itu berarti sama saja. Tidak ada inovasi. Kita tahu bahwa utang tidak menyehatkan. Menempuh jalan berutang adalah ancaman terjadinya guncangan keuangan. Kasarnya, pemerintah gali lobang untuk tutup lobang," kata dia.

Bukti lainnya, Sri belum bisa melepaskan pengelolaan fiskal dari ketergantungan terhadap surat berharga negara (SBN). Gemuknya SBN dinilai Heri memberikan ancaman baru. “Kita tahu, kontribusi SBN terhadap total pembiayaan utang rata-rata mencapai 101,8 persen per tahun. Sedangkan terhadap total pembiayaan anggaran mencapai 103,3 persen per tahun (RAPBN 2017). Kecanduan yang berlebih terhadap SBN tersebut sudah pasti akan meningkatkan risiko fiskal,” katanya.

"SMI masih berkutat dengan pembayaran bunga utang yang telah mencapai Rp 221,2 triliun pada tahun 2017. Artinya, telah terjadi kenaikan 15,8 persen dari target APBNP 2016 sebesar Rp191,2 triliun. Jumlah itu setara dengan 40 persen alokasi belanja non K/L. Dengan begitu, maka sepertinya kita tidak bisa berharap banyak untuk pencapaian program pencapaian kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi riil dari cara-cara pengelolaan fiskal seperti itu. Buktinya, uang hanya habis untuk membayar utang yang semakin bertumpuk," Heri menambahkan.

Sri juga belum ada terobosan dan inovasi atas jeratan defisit anggaran yang makin menganga lewat kebijakan fiskal yang kredibel. Dalam kurun lima tahun terakhir, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat. Penyebabnya, rata-rata realisasi belanja tumbuh di kisaran 5 persen, sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh kisaran 3 persen. Pada APBN 2017, Pemerintah kembali menaikkan defisit anggaran sebesar 12,9 persen menjadi Rp330,2 triliun atau mencapai 2,41 persen PDB.

"Yang paling mengkhawatirkan, dengan melihat realisasi fiskal sepanjang 2016 ini, diperkirakan defisit akan meningkat menjadi 2,7 persen terhadap PDB. Ini adalah tragedi bagi keuangan nasional kita," pungkasnya. [opinibangsa.id / rnc]

[apikepol.com]