Kapolri Tito Keukeuh Larang Tamasya Al Maidah, Amien Rais: Kita Nggak bawa Celurit Kenapa Harus Dicurigai?
"Mengapa saya ikut Tamasya Almaidah? Tamasya ini sekadar mengingatkan. Kita nggak bawa celurit, nggak bawa pisau dapur, dan nggak bawa apa-apa, kenapa kita harus dicurigai?" kata Amien di aula Buya Hamka, Masjid Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, kemarin.Umatuna.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian tegas melarang aksi Tamasya Almaidah. Namun larangan ini tak menyurutkan niat Amien Rais. Tokoh Reformasi yang juga pentolan PAN ini ngotot akan ikut aksi rame-rame nongkrongin TPS di Jakarta.
"Mengapa saya ikut Tamasya Almaidah? Tamasya ini sekadar mengingatkan. Kita nggak bawa celurit, nggak bawa pisau dapur, dan nggak bawa apa-apa, kenapa kita harus dicurigai?" kata Amien di aula Buya Hamka, Masjid Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, kemarin.
Tamasya Almaidah digagas Forum Umat Islam (FUI). Gerakan ini dibuat untuk mengawal seluruh tempat pemungutan suara di Pilgub DKI. Targetnya, satu TPS akan dikawal 100orang. Selain dari Jakarta, massa juga didatangkan dari luar Ibukota.
Melanjutkan keterangan, Amien berpendapat aksi ini bukanlah hal yang berbahaya sehingga tak perlu ditakuti. Baginya, Pilgub DKI saat ini sedang menjadi sorotan rakyat Indonesia, untuk itu aksi ini bertujuan agar gelaran pesta demokrasi berjalan jujur dan transparan.
"Cuma, kita mengeluh kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya Allah, berikanlah kebenaran, Insya Allah dengan pertolongan-Mu berbagai macam rekayasa, ancaman nggak akan mempan buat sebagian besar rakyat Indonesia yang berpikir waras," ungkapnya.
Menanggapi aksi ini, kemarin, Polda Metro Jaya, KPU Provinsi DKI, dan Bawaslu Jakarta mengeluarkan maklumat bersama menjelang pemungutan suara pilkada putaran kedua pada 19 April. Maklumat itu berisi larangan mobilisasi massa ke tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan.
Maklumat bersama itu ditandatangani Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan dan Ketua Bawaslu Mimah Susanti.
Ada tiga poin dalam maklumat itu. Pertama, setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis. Kedua, bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan itu, maka Polri, TNI dan instansi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan. Ketiga, bila sekelompok orang tersebut memaksa datang ke Jakarta dan melanggar aturan hukum, maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.
Menurut Kapolri, jika massa dari luar Jakarta datang untuk jalan-jalan boleh. "Tapi jika datang ke TPS, apalagi dalam jumlah besar, akan ditindak sesuai diskresi yang ada," tegas Jenderal Tito saat ditemui di kantor Kemenkopolhukam, kemarin.
Menurut Tito, pengarahan massa dalam jumlah besar seperti itu berpotensi juga membawa psikologis intimidatif, apalagi dilakukan dekat dengan momen politik pemungutan suara.
Terpisah, Ketua Panitia Tamasya Almaidah, Ansufri Idrus Sambo atau Ustaz Sambo menyatakan, aksi ini tak akan berhenti meski telah dilarang polisi. Menurut Sambo, nanti setiap tempat pemungutan suara di Jakarta akan dikawal minimal 100 orang peserta. Jumlah TPS di Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017 putaran kedua, adalah sebanyak 13.023 TPS, untuk mengakomodir 7.218.280 orang pemilih.
"Intinya mengawal, mengawasi, supaya kemenangan tak dicederai oleh kecurangan. Ini yang sangat tidak diinginkan," kata Ansufri yang juga bicara di Masjid Al Azhar, kemarin.
Secara teknis, Ansufri mengatakan, massa yang datang nantinya bertugas memantau, tetapi tak masuk TPS. Mereka akan memantau dari jarak 20 meter. Jika terjadi intimidasi atau kecurangan, massa akan menyoraki dan mendukung aparat untuk menindak. Juga mendokumentasikan dan membawa bukti kecurangan ke MK.
Ansufri berjanji, Tamasya Al-Maidah akan berlangsung damai. Ia menjamin tidak akan ada intimidasi, bahkan dia siap jika ada anggotanya yang melakukan pelanggaran untuk diserahkan ke polisi.
"Justru kalau melarang, negara melakukan kekerasan terhadap rakyatnya. Kita berkunjung untuk mengawasi dan memastikan pilkada berlangsung dengan damai, adil, dan demokratis. Kalau kita diintimidasi oleh negara, malah diusir, dan ditangkap, ini pelanggaran besar bagi demokrasi," pungkasnya. (rmol) [Ummatuna/Apikepol]
loading...