Diduga Orang Nomor 1 di DKI yang Lakukan Pembiaran Peredaran Narkoba, BNN Harus Periksa Ahok
Umatuna.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) didesak segera memeriksa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok karena diduga selama menjadi orang nomor satu di DKI melakukan pembiaran peredaran narkoba, khususnya di tempat hiburan malam.
Pembiaran yang dilakukan Ahok salah satunya dengan tidak langsung menutup diskotek yang pengunjungnya terbukti mengkonsumsi narkoba saat digelar razia oleh BNNP DKI Jakarta.
"Penyidik BNN harus segera memeriksa Ahok sekarang juga. Karena kejahatan narkoba sangat dahsyat dampaknya," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/5).
Diketahui, belum lama ini BNNP DKI Jakarta menggelar razia ke diskotek Illigals dan Diamond. Di dua tempat itu ditemukan penyalahgunaan narkoba.
Di Illigals, petugas mengamankan 72 pengunjung yang urinenya positif narkoba, termasuk anak artis Ayu Azhari. Di tempat ini petugas juga mengamankan bandar dengan barang bukti ribuan obat terlarang.
Menurut Amir, selain melakukan pemeriksaan terhadap Ahok, BNN juga harus mengusut dugaan keterlibatan pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta serta lima suku dinas di bawahnya.
"Peredaran narkoba di tempat hiburan malam itu tidak berdiri sendiri. Kuat dugaan melibatkan oknum-oknum pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta serta lima suku dinas di bawahnya," ujar Amir.
Sebelumnya sinyalemen keterlibatan Pemprov DKI Jakarta dalam penyebaran narkoba di tempat hiburan malam disampaikan Kepala BNN Komjen Budi Waseso.
"Kalau Pemprov mau main-main, ya silahkan saja, itu bukti ada keterlibatan. Dia (Ahok) ikut mendukung peredaran narkoba di Provinsi DKI Jakarta," kata Buwas di Gedung BNN, Jakarta Timur, Senin (22/5).
Buwas juga menilai, Ahok tidak mengindahkan perintah Presiden Joko Widodo, untuk memberantas narkoba di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Bahkan Buwas juga menilai jika Ahok yang sudah menjadi terpidana penistaan agama, tidak memiliki komitmen untuk menutup tempat hiburan malam, yang juga diduga juga sebagai tempat beredarnya narkoba.
"Kita tidak bisa main-main, jangan hanya omong-omong. Saya kira sesuai yang disampaikan Pak Ahok waktu itu kita pertemuan di Halim (Perdanakusuma, Jakarta), dihadiri seluruh pengusaha hiburan malam harus berkomitmen, mereka bersedia, nyatanya kan tidak," tegas Buwas.
Menurut Buwas, Pemda DKI masih main-main padahal Presiden Joko Widodo sendiri yang mengatakan Indonesia darurat narkoba
"Dia hanya bicara soal uang hasil dari hiburan, mereka tidak bicara nyawa warganya. Dengan alasan rugi, nanti kalau tutup tidak punya income. Kita harus konsisten dan berkomitmen," ujar Buwas.
Buwas berharap dengan adanya sampel tempat hiburan malam, Pemprov DKI serius dalam mengambil tindakan bukan hanya omong saja.
"Kita sudah komit juga, jangan omdo 'please buktikan. Ini kita bicaranya nyawa manusia, mudah-mudahan paham," tandas Buwas.(rmoljakarta) [Ummatuna/Apikepol]
Pembiaran yang dilakukan Ahok salah satunya dengan tidak langsung menutup diskotek yang pengunjungnya terbukti mengkonsumsi narkoba saat digelar razia oleh BNNP DKI Jakarta.
"Penyidik BNN harus segera memeriksa Ahok sekarang juga. Karena kejahatan narkoba sangat dahsyat dampaknya," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (23/5).
Diketahui, belum lama ini BNNP DKI Jakarta menggelar razia ke diskotek Illigals dan Diamond. Di dua tempat itu ditemukan penyalahgunaan narkoba.
Di Illigals, petugas mengamankan 72 pengunjung yang urinenya positif narkoba, termasuk anak artis Ayu Azhari. Di tempat ini petugas juga mengamankan bandar dengan barang bukti ribuan obat terlarang.
Menurut Amir, selain melakukan pemeriksaan terhadap Ahok, BNN juga harus mengusut dugaan keterlibatan pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta serta lima suku dinas di bawahnya.
"Peredaran narkoba di tempat hiburan malam itu tidak berdiri sendiri. Kuat dugaan melibatkan oknum-oknum pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta serta lima suku dinas di bawahnya," ujar Amir.
Sebelumnya sinyalemen keterlibatan Pemprov DKI Jakarta dalam penyebaran narkoba di tempat hiburan malam disampaikan Kepala BNN Komjen Budi Waseso.
"Kalau Pemprov mau main-main, ya silahkan saja, itu bukti ada keterlibatan. Dia (Ahok) ikut mendukung peredaran narkoba di Provinsi DKI Jakarta," kata Buwas di Gedung BNN, Jakarta Timur, Senin (22/5).
Buwas juga menilai, Ahok tidak mengindahkan perintah Presiden Joko Widodo, untuk memberantas narkoba di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Bahkan Buwas juga menilai jika Ahok yang sudah menjadi terpidana penistaan agama, tidak memiliki komitmen untuk menutup tempat hiburan malam, yang juga diduga juga sebagai tempat beredarnya narkoba.
"Kita tidak bisa main-main, jangan hanya omong-omong. Saya kira sesuai yang disampaikan Pak Ahok waktu itu kita pertemuan di Halim (Perdanakusuma, Jakarta), dihadiri seluruh pengusaha hiburan malam harus berkomitmen, mereka bersedia, nyatanya kan tidak," tegas Buwas.
Menurut Buwas, Pemda DKI masih main-main padahal Presiden Joko Widodo sendiri yang mengatakan Indonesia darurat narkoba
"Dia hanya bicara soal uang hasil dari hiburan, mereka tidak bicara nyawa warganya. Dengan alasan rugi, nanti kalau tutup tidak punya income. Kita harus konsisten dan berkomitmen," ujar Buwas.
Buwas berharap dengan adanya sampel tempat hiburan malam, Pemprov DKI serius dalam mengambil tindakan bukan hanya omong saja.
"Kita sudah komit juga, jangan omdo 'please buktikan. Ini kita bicaranya nyawa manusia, mudah-mudahan paham," tandas Buwas.(rmoljakarta) [Ummatuna/Apikepol]
loading...