KPK Bidik BLBI Agar Jokowi Bisa Ambil Alih PDIP?
Ketua Progres 98 Faizal Assegaf melihat ada upaya mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggeser posisi Megawati Soekarnoputri dari jabatan ketua umum PDIP dengan dalih penyelamatan partai. Skenario suksesi itu makin mencolok yang terlihat dari manuver Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus pengemplangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan sasaran membidik Megawati sebagai tersangka.
"Tindakan KPK patut dicurigai atas arahan Istana. Tidak hanya PDIP, namun Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto juga berada dalam ancaman serius terkait skandal e-KTP yang diduga menjeratnya," kata Faizal kepada redaksi (Selasa, 2/5).
Dia menjelaskan, pendekatan hukum untuk membidik Megawati dan Setya Novanto dalam kasus BLBI dan e-KTP sudah pasti akan berimplikasi pada percepatan pergantian pucuk kepemimpinan di dua partai tersebut. Sehingga, dengan mudah PDIP dapat diambil alih oleh Jokowi, dan sekaligus Istana mengontrol Golkar dengan menyiapkan calon pengganti Novanto.
"Beredar kabar bahwa Jokowi telah merestui tiga nama calon ketum Partai Golkar, yakni Luhut Binsar Panjaitan, Idrus Marham, dan Nurdin Halid yang sejauh ini memiliki hubungan kuat dengan Istana," beber Faizal.
Menurutnya, tujuan Jokowi mengambil alih PDIP dan menguasai Golkar agar kedua partai tersebut dapat dipastikan berkoalisi mengusungnya di Pilpres 2019 nanti. Namun, upaya Jokowi dan jaringan Istana mulai terbaca serta menimbulkan keresahan di internal kedua partai. Megawati dan loyalisnya sudah pasti akan melakukan penghadangan. Apalagi pendekatan politik yang dilakukan oleh Jokowi dinilai sangat brutal dan tidak etis dengan memanfaatkan kasus hukum untuk mempermulus ambisinya menguasai PDIP dan Golkar.
"Tegasnya, Jokowi dinilai tengah melakoni gaya politik Ken Arok. Melakukan pengkhianatan kepada Megawati dan Setya Novanto," kata Faizal.
Namun jangan lupa, lanjutnya, Megawati juga sudah mengantongi kartu truf milik Jokowi. Baik menyangkut persoalan misteri DNA maupun dugaan aneka skandal ABPD DKI saat Jokowi memimpin ibu kota.
"Yang jelas, Megawati dan Setya Novanto yang kini dalam bayang-bayang bidikan KPK sangat sakit hati serta terluka oleh ambisi politik Jokowi. Kongsi politik kedua pihak terancam bubar," tegas Faizal. (rmol) [Ummatuna/Apikepol]
loading...