Pemerintah Harus Juga Pikirkan Efek Psikologis Pendukung HTI

Umatuna.com - Pembubaran organisasi masyarakat (ormas) apapun oleh pemerintah yang bertentangan dengan Pancasila harus didukung oleh semua kalangan. Pasalnya, negara harus steril dari berbagai rongrongan ideologi apapun.

Menurut pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Adi Prayitno, sejatinya pembubaran ormas adalah upaya terakhir setelah upaya-upaya lain yang dilakukan pemerintah menemui jalan buntu sebelum dibubarkan. Harus ada tahapan sanksi yang diberikan secara gradual mulai dari teguran secara tertulis, pembekuan, dan pembubaran.

"Jika setelah ada sanksi gradual itu HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) masih dianggap merongrong Pancasila maka layak dibubarkan. Ujug-ujug membubarkan itu hanya memantik kegaduhan. Apalagi jika mengacu pada UU ormas terdapat ketentuan bahwa pembubaran ormas harus melalui proses pengadilan. Sehingga pembubaran harus melalui mekanisme demokrasi yang ajeg dan tidak memantik kegaduhan," katanya kepada wartawan.

Dia juga menyarankan kepada pemerintah, perlu kiranya mendapat masukan dari publik, terutama ulama dan tokoh masyarakat terkait HTI. Jangan sampai pembubaran dikaitkan dengan sikap kritis umat Islam ke pemerintah belakangan ini.

"Pembubaran ormas seperti HTI harus melalui kajian, proses investigasi mendalam, serta langkah hukum yang sesuai dengan keajegan demokrasi. Di tengah masyarakat yang terbelah seperti saat ini, tentu saja pembubaran HTI tanpa disertai alasan masuk akal hanya akan memunculkan kegaduhan," katanya.

Dikatakan, masyarakat juga berharap pemerintah tak melulu hanya kritis pada kelompok Islam yang dituding anti Pancasila. Banyak aktivitas kelompok lain yang berpotensi merongrong negara seperti pendirian negara Papua Barat Merdeka atau pun aktivitas yang ditengarai berpotensi memunculkan kembali bibit komunisme di Indonesia.

"Ini semua dilakukan untuk memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Potensi anti Pancasila bukan hanya dari kalangan Islam, kalangan lain juga banyak."

Di luar itu, menurut dia pemerintah harus memikirkan efek psikologis dari pendukung HTI. Tentu mereka dan keluarga besarnya syok dan malu karena dianggap anti Pancasila, anti demokrasi, dan merongrong negara. (rmol) [Ummatuna/Apikepol]

loading...

Subscribe to receive free email updates: