Pertemuan dengan Jokowi Mentahkan Asumsi yang Menilai GNPF MUI Radikal & Intoleran
Pengamat Politik UNJ Ubedillah Badrun menilai pertemuan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) dengan Presiden Joko Widodo juga menjadi bukti bahwa GNPF bukanlah gerakan yang radikal.
"Pertemuan GNPF MUI dengan Presiden telah menjungkirbalikan asumsi sebagian publik yang menilai GNPF MUI sebagai kelompok radikal, intoleran dan anti dialog," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (27/6/2017).
Ia menjelaskan, fakta pertemuan itu adalah GNPF MUI setidaknya telah menunjukan dua hal. Pertama, berhasil pada waktu itu menghadirkan Jokowi di aksi 212 yang dihadiri jutaan ummat Islam secara damai. Aksi massa terbesar yang terkonsentrasi di Jakarta sepanjang sejarah Indonesia.
"Kedua, GNPF MUI berhasil menunjukan kepada publik bahwa mereka bukan kelompok radikal, intoleran dan anti dialog. Mereka sebenarnya adalah kelompok intelektual muslim yang mampu mengambil peran khas di episode politik yang momentumnya tepat," tandasnya.
Sebelumnya tim 7 Gerakan GNPF MUI mengadakan pertemuan dengan Presiden Jokowi yang dipimpin oleh Bachtiar Nasir di Istana Merdeka, 25 Juni 2017. Dalam pertemuan tertutup itu Presiden Jokowi didampingi Menko Polhukam Wiranto, Mensesneg Pratikno dan Menag Lukman Hakim Saifuddin. [inc]
[M.Bersatu/apik.apikepol.com]
“Jika engkau punya teman – yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah- maka peganglah erat-erat dia, jangan pernah kau lepaskannya. Karena mencari teman -‘baik’ itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah sekali” [Imam Syafi'i]
loading...