DPR: Jokowi Dianggap Mendukung Jika Angkat Ahok Jadi Menteri
Umatuna.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, menyerahkan keputusan soal rencana perombakan kabinet kepada Presiden Joko Widodo. Fadli juga mempersilakan jika Jokowi benar-benar ingin mengangkat Basuki Tjahaja Purnama menjadi menteri.
Namun, Wakil Ketua DPR ini mengingatkan Jokowi harus menanggung resiko jika menjadikan Ahok sebagai menteri di kabinet. Sebab, pasti akan muncul anggapan Presiden mendukung Ahok.
"Kalau mengangkat Ahok, nanti orang beranggapan bahwa Presiden memberikan dukungan kepada Ahok selama ini. Silakan saja. Tentu dengan segala risikonya," ujar Fadli Zon.
Fadli beranggapan reshuffle merupakan hak prerogratif presiden. Isu soal perombakan, kata dia, juga bukan isu baru.
"Hampir setiap minggu (isu reshuffle) kita dengar, setiap bulan juga. Tapi sampai sekarang juga kita serahkan kepada Presiden sebagai pemegang prerogatif pemegang reshuffle. Itu tergantung Presidenlah ada reshuffle atau tidak," ujarnya.
Selain itu, Presiden juga pasti memiliki kriteria dalam menilai menterinya. "Presiden yang punya kualifikasi untuk melihat. Kalau Presiden menganggap seseorang mampu yah tentu dia dengan segala konsekuensinya," terang Fadli. (kumparan) [Ummatuna/Apikepol]
Namun, Wakil Ketua DPR ini mengingatkan Jokowi harus menanggung resiko jika menjadikan Ahok sebagai menteri di kabinet. Sebab, pasti akan muncul anggapan Presiden mendukung Ahok.
"Kalau mengangkat Ahok, nanti orang beranggapan bahwa Presiden memberikan dukungan kepada Ahok selama ini. Silakan saja. Tentu dengan segala risikonya," ujar Fadli Zon.
Fadli beranggapan reshuffle merupakan hak prerogratif presiden. Isu soal perombakan, kata dia, juga bukan isu baru.
"Hampir setiap minggu (isu reshuffle) kita dengar, setiap bulan juga. Tapi sampai sekarang juga kita serahkan kepada Presiden sebagai pemegang prerogatif pemegang reshuffle. Itu tergantung Presidenlah ada reshuffle atau tidak," ujarnya.
Selain itu, Presiden juga pasti memiliki kriteria dalam menilai menterinya. "Presiden yang punya kualifikasi untuk melihat. Kalau Presiden menganggap seseorang mampu yah tentu dia dengan segala konsekuensinya," terang Fadli. (kumparan) [Ummatuna/Apikepol]
loading...