Jokowi Harus Punya Alasan Yang Pas Untuk Reshuffle
Apik.apikepol.com - Meski sinyal reshuffle kabinet kerja menguat, namun Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus punya alasan lain selain kepentingan politis semata dalam merombak jajaran menterinya.
Sebab, jika reshuffle dilakukan dalam waktu dekat, dan berkaitan dengan Pilkada Jakarta, maka bukan tidak mungkin Jokowi dapat sentimen negatif dari publik saat reshuffle nanti.
"Pendekatannya evaluasi berkala terhadap para menteri," kata Pengamat komunikasi politik dari Lembaga Analisis Politik Indonesia, Maksimus Ramses Lalongkoe kepada INILAHCOM, Sabtu (22/4/2017).
Dengan alasan kinerja, tentu Jokowi punya alasan kuat meski harus mengganti menteri yang berlatar belakang politik, apalagi dari parpol yang berseberangan dengan Ahok dan Djarot di Pilgub Jakarta kemarin.
"Yang memang tidak sejalan dalam konsep pembangunan Jokowi di segala bidang," sarannya.
Sinyal reshuffle sendiri dilontarkan Presiden Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
Awalnya, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target itu meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
"Tahun depan (2018) saya berikan target 7 juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, 9 juta sertifikatnya harus dikeluarkan, untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, tukang becak," ujar Jokowi.
Soal target itu yang mungkin dinilai menteri terlalu tinggi, Jokowi tidak mempersoalkannya."Itu urusannya menteri. Setahu saya, target itu harus dapat diselesaikan," ucap Jokowi.
Jika sang menteri tak mampu mencapai target, pergantian atau pergeseran posisi menteri alias reshuffle adalah jawabannya. "Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," ujar Jokowi.
[inilah/apikepol.com]
loading...