Penderita HIV/AIDS di Sumut Mencapai 8.272 Orang, Dampak Perzinaan Dianggap Lumrah
Umatuna.com, MEDAN - Hingga Januari 2017 lalu, jumlah kasus HIV/AIDS yang ditemukan di Sumatera Utara telah mencapai 8.272 kasus. Terdiri dari 3.411 kasus HIV dan 4.861 kasus AIDS.
Hal itu dilaporkan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia (KPAI) Sumatera Utara, Rahmatsyah kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung, Rabu (10/9/2017).
“Dengan kondisi itu, Sumut kini berada di posisi ketujuh dari 10 provinsi di Indonesia dengan data temuan HIV/AIDS terbesar di Indonesia,”kata Rahmatsyah.
Rahmatsyah mengatakan, untuk menekan jumlah kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program di tahun 2017 ini. Namun mereka terbentur minimnya anggaran untuk pelaksanaan program tersebut.
“Kita berharap Pemerintah Provinsi dapat ikut mendukung program-program kita. Tahun ini kita hanya mendapatkan dukungan dari satu lembaga donor, dan tentunya itu tidak cukup untuk melaksanakan program yang sudah kita siapkan,”jelasnya
Rahmatsyah memaparkan, sejumlah program yang mereka siapkan diantaranya sosialisasi HIV/AIDS, pelatihan pemberdayaan ODHA Dan LSM peduli AIDS serta Workshop untuk penyusunan Peraturan Daerah terkait AIDS.
“Adanya Perda AIDS sangat penting untuk menekan jumlah kasus AIDS di Sumatera Utara. Adanya perda itu bisa membuat kita menyediakan data-data yang telah terikat sehingga dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan program penanggulangan HIV-AIDS yang efektif dan efisien di Sumatera Utara,”tukasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung mengaku prihatin dengan tingginya angka kasus penderita HIV-AIDS di Sumatera Utara. Apalagi Sumut berada diurutan ke 7 dari 10 propinsi dengan data kasus HIV-AIDS terbesar di Indonesia. Wagubsu mengatakan perlu adanya perhatian dan upaya khusus seperti halnya sosialisasi yang gencar kepada masyarakat.
"Kita sangat prihatin dengan situasi ini. Terlebih kepada para korban HIV AIDS yang ditularkan oleh pasangannya. Sosialisasi perlu lebih kencang disampaikan kepada masyarakat kelas bawah karena mereka pastinya membutuhkan informasi yang akurat. Sementara masyarakat kelas atas sudah mempunyai kesadaran untuk mendapatkan informasi tentang HIV-AIDS,"ujar Nurhajizah.
Terkait persoalan anggaran yang menjadi persoalan utama yang dihadapi komisi Penanggulangan HIV/AIDS, Nurhajizah mengaku pihaknya akan menfasilitasi serta memanggil stakeholder terkait untuk mendapatkan solusinya. “Kita pasti akan bantu. Ini untuk kepentingan daerah secara keseluruhan,”tukasnya. (okezone) [Ummatuna/Apikepol]
Hal itu dilaporkan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Indonesia (KPAI) Sumatera Utara, Rahmatsyah kepada Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung, Rabu (10/9/2017).
“Dengan kondisi itu, Sumut kini berada di posisi ketujuh dari 10 provinsi di Indonesia dengan data temuan HIV/AIDS terbesar di Indonesia,”kata Rahmatsyah.
Rahmatsyah mengatakan, untuk menekan jumlah kasus HIV/AIDS di Sumatera Utara, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program di tahun 2017 ini. Namun mereka terbentur minimnya anggaran untuk pelaksanaan program tersebut.
“Kita berharap Pemerintah Provinsi dapat ikut mendukung program-program kita. Tahun ini kita hanya mendapatkan dukungan dari satu lembaga donor, dan tentunya itu tidak cukup untuk melaksanakan program yang sudah kita siapkan,”jelasnya
Rahmatsyah memaparkan, sejumlah program yang mereka siapkan diantaranya sosialisasi HIV/AIDS, pelatihan pemberdayaan ODHA Dan LSM peduli AIDS serta Workshop untuk penyusunan Peraturan Daerah terkait AIDS.
“Adanya Perda AIDS sangat penting untuk menekan jumlah kasus AIDS di Sumatera Utara. Adanya perda itu bisa membuat kita menyediakan data-data yang telah terikat sehingga dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan program penanggulangan HIV-AIDS yang efektif dan efisien di Sumatera Utara,”tukasnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Nurhajizah Marpaung mengaku prihatin dengan tingginya angka kasus penderita HIV-AIDS di Sumatera Utara. Apalagi Sumut berada diurutan ke 7 dari 10 propinsi dengan data kasus HIV-AIDS terbesar di Indonesia. Wagubsu mengatakan perlu adanya perhatian dan upaya khusus seperti halnya sosialisasi yang gencar kepada masyarakat.
"Kita sangat prihatin dengan situasi ini. Terlebih kepada para korban HIV AIDS yang ditularkan oleh pasangannya. Sosialisasi perlu lebih kencang disampaikan kepada masyarakat kelas bawah karena mereka pastinya membutuhkan informasi yang akurat. Sementara masyarakat kelas atas sudah mempunyai kesadaran untuk mendapatkan informasi tentang HIV-AIDS,"ujar Nurhajizah.
Terkait persoalan anggaran yang menjadi persoalan utama yang dihadapi komisi Penanggulangan HIV/AIDS, Nurhajizah mengaku pihaknya akan menfasilitasi serta memanggil stakeholder terkait untuk mendapatkan solusinya. “Kita pasti akan bantu. Ini untuk kepentingan daerah secara keseluruhan,”tukasnya. (okezone) [Ummatuna/Apikepol]
loading...