DPR sebut kebijakan bebas visa buat Indonesia jadi negara kacung
Anggota Komisi I DPR Elnino Husain Mohi mengatakan, pemerintah harus mengkaji ulang tiga Peraturan Presiden (Perpres) tentang pemberlakuan bebas visa yang dianggapnya membuat Indonesia menjadi negara kacung.
“Semakin ke sini, kita semakin tampak sebagai bangsa kacung. Kita keluar negeri, kita bekerja untuk bangsa mereka. Mereka ke sini, kita juga bekerja untuk mereka. Mereka bos, kita anak buah. Miriplah dengan orang ndeso yang ingin selalu melayani orang kota, entah di desa maupun di kota,” kata Elnino di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/07/2017).
Pemerintah, kata dia, mestinya tidak mengeluarkan kebijakan bebas visa ke Indonesia tanpa meminta hal yang sama kepada negara lain.
“Kita masuk ke negara mereka, bayar. Mereka masuk ke negara kita, gratis,” kata dia.
Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, Perpres 69/2015, Perpres 104/2015 dan Perpres 21/2016 menjadikan warga 169 negara bebas keluar masuk Indonesia tanpa visa.
“Sementara di sebagian dari negara itu, kita mesti bayar visa ketika masuk ke sana. Sudah jadi pekerja untuk mereka, kita bayar pula masuk ke sana. Mereka yang bos, malah kita gratiskan masuk ke sini,” sebutnya.
Elnino menegaskan, kebijakan bebas visa tidak meningkatkan kunjungan wisatawan, ekonomi, maupun pendapatan negara seperti yang digembar-gemborkan.
“Data yang dipaparkan BPS (Badan Pusat Statistik) maupun Dirjen Imigrasi malah menunjukkan tidak adanya korelasi positif antara bebas visa dengan jumlah wisatawan. Yang sangat terasa justru hilangnya lebih dari Rp1 triliun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” kata dia.
[M.Bersatu/apik.apikepol.com]
“Jika engkau punya teman – yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah- maka peganglah erat-erat dia, jangan pernah kau lepaskannya. Karena mencari teman -‘baik’ itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah sekali” [Imam Syafi'i]
loading...