Percuma Hukuman Berat Kalau Penegak Hukum Tak Berani Tindak Politik Uang
Umatuna.com - Masa tenang putaran kedua Pilkada Jakarta diwarnai dengan politik transaksional. Informasi dan temuan pembagian barang baik dibagikan gratis maupun berbayar terjadi di banyak tempat.
Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz mengatakan, hal ini jelas mengurangi kualitas ketenangan masa tenang.
Masyarakat pemilih yang semestinya dapat dengan mandiri mendalami gagasan-gagasan pasangan calon dan menentukan pilihan, terganggu dengan kejadian-kejadian tersebut.
"Ancaman terhadap praktik politik uang sesungguhnya sangat kuat. Tidak hanya pemberi, tetapi juga penerima mendapatkan hukuman berat," kata Hafidz di Jakarta, Selasa (18/4).
Menurutnya, setiap orang yang terlibat dalam politik uang dapat dihukum penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.
Tidak hanya hukuman badan, hukuman juga berbentuk denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 Miliar.
"Kini tanggung jawab ada di Bawaslu. Bagaimana melakukan tindakan hukum terhadap indikasi politik uang tersebut," ujar dia.
Tindakan pencegahan yang paling jitu adalah memproses hukum secara maksimal praktik-praktik politik transaksional yang berlangsung di masyarakat pemilih.
Dengan jumlah pengawas yang sudah terbentuk di lingkungan TPS, kata Hafidz, sesungguhnya tidak sulit bagi Bawaslu untuk mendeteksi secara langsung kejadian tersebut.
"Tidak ada artinya ancaman hukuman yang berat jika tidak ada penegakan. Memproses dan menegakkan hukum terhadap pelangaran pilkada adalah cara paling ampuh agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali," kata Hafid. (rmoljakarta) [Ummatuna/Apikepol]
Koordinator JPPR Masykurudin Hafidz mengatakan, hal ini jelas mengurangi kualitas ketenangan masa tenang.
Masyarakat pemilih yang semestinya dapat dengan mandiri mendalami gagasan-gagasan pasangan calon dan menentukan pilihan, terganggu dengan kejadian-kejadian tersebut.
"Ancaman terhadap praktik politik uang sesungguhnya sangat kuat. Tidak hanya pemberi, tetapi juga penerima mendapatkan hukuman berat," kata Hafidz di Jakarta, Selasa (18/4).
Menurutnya, setiap orang yang terlibat dalam politik uang dapat dihukum penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan.
Tidak hanya hukuman badan, hukuman juga berbentuk denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 Miliar.
"Kini tanggung jawab ada di Bawaslu. Bagaimana melakukan tindakan hukum terhadap indikasi politik uang tersebut," ujar dia.
Tindakan pencegahan yang paling jitu adalah memproses hukum secara maksimal praktik-praktik politik transaksional yang berlangsung di masyarakat pemilih.
Dengan jumlah pengawas yang sudah terbentuk di lingkungan TPS, kata Hafidz, sesungguhnya tidak sulit bagi Bawaslu untuk mendeteksi secara langsung kejadian tersebut.
"Tidak ada artinya ancaman hukuman yang berat jika tidak ada penegakan. Memproses dan menegakkan hukum terhadap pelangaran pilkada adalah cara paling ampuh agar peristiwa tersebut tidak terulang kembali," kata Hafid. (rmoljakarta) [Ummatuna/Apikepol]
loading...