Catat Nih! Mendagri sebut FPI masih dukung Pancasila, belum layak dibubarkan
Catat Nih! Mendagri sebut FPI masih dukung Pancasila, belum layak dibubarkan
Opini Bangsa - Pascausulan pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah, sejumlah pihak mempertanyakan keberadaan Ormas Front Pembela Islam (FPI). Beberapa kalangan yang tidak menyukai FPI menilai FPI layak dibubarkan karena dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat.
Menanggapi hal itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah belum menemukan bukti yang cukup untuk pembubaran FPI.
"Belum ditemukan bukti bahwa ormas-ormas lain itu terang-terangan anti Pancasila, terang-terangan anti NKRI. Semua harus ada recordnya detil," ungkap Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (12/5).
Tjahjo mengatakan, berdasarkan pengamatan pemerintah FPI masih mendukung Pancasila, mendukung NKRI, dan UU 1945. Kendati selama ini beberapa anggota FPI terlibat dalam pertikaian, namun itu masuk dalam pelanggaran pidana.
"Dari data yang ada dia (FPI) enggak ada masalah, soal dia ada masalah hukum kan ada kepolisian yang menangani," ujar dia.
Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini menuturkan, setiap umat Islam di Tanah Air memang wajib melaksanakan perintah agama yang tertuang dalam Alquran dan Hadits. Begitu pula umat Kristiani harus menjalankan perintah agamanya yang tertuang dalam Injil. Demikian juga umat Hindhu, Budha, dan lainnya.
"Tapi sebagai ormas di negara yang sah ada aturannya yaitu harus mengakui Pancasila, mengakui NKRI," tegas Tjahjo.
Tjahjo mengingatkan, Pancasila dan UU 1945 adalah dasar negara yang tidak bisa diubah di negeri ini. Dengan demikian, tidak boleh ada tokoh maupun ormas yang ingin menggantikannya dengan dasar negara lain.
"Masalah Pancasila, UU 1945, NKRI sudah titik final. Enggak boleh ada tambah-tambah lagi, Enggak boleh ada pola pikir ormas, pola pikir tokoh yang ingin merubah Ideologi anti pancasila. Enggak boleh itu," pungkasnya. [opinibangsa.id / mdk]
[apikepol.com]
loading...