Soal Reklamasi, Luhut: Gak Bisa Seleramu, Jadi Pejabat Baru Mau Ganti-Ganti Semua ya Gak Boleh
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan kembali menegaskan reklamasi Teluk Jakarta tidak ada persoalan dan tetap akan dilanjutkan.
Bahkan pihaknya menilai masalah reklamasi tidak ada kaitan dengan masa transisi kepemimpinan di DKI Jakarta, dari Djarot S Hidayat kepada Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang terpilih dalam Pilkada lalu.
"Enggak ada urusan. Mau siapa pun pemerintahnya, kita harus menghormati kajian yang dikeluarkan oleh institusi yang kredibel. Enggak bisa seleramu karena kamu jadi pejabat baru langsung mau ganti-ganti semua, ya enggak boleh," ujar Luhut di kompleks Istana Negara, Selasa (11/7).
Dia kembali mengingatkan bahwa kajian reklamasi sudah dilakukan oleh pemerintah sejak 1995, ketika kepemimpinan nasional masih dijabat Presiden Soeharto. Kemudian, dilanjutkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008.
"Gubernur DKI kemudian Pak Jokowi (Joko Widodo-red) kan hanya menerjemahkan. Itu kan hanya dua hal, membangun bendungan dan kemudian terintegrasi dengan reklamasi. Yang salah di mana?" ujar dia mempertanyakan.
Dia mengingatkan, kalau reklamasi tidak segera dilakukan, studi mengatakan bahwa daratan Jakarta akan turun dibanding ketinggian air laut.
Kemudian, negara akan dicerca banyak pihak karena tidak konsisten terhadap kajian yang dibuat pemerintah yang lalu. Karena itu, masalah reklamasi menurutnya tak perlu diributkan lagi.
sumber : jpnn
[M.Bersatu/apik.apikepol.com]
“Jika engkau punya teman – yang selalu membantumu dalam rangka ketaatan kepada Allah- maka peganglah erat-erat dia, jangan pernah kau lepaskannya. Karena mencari teman -‘baik’ itu susah, tetapi melepaskannya sangat mudah sekali” [Imam Syafi'i]
loading...